Pengantar Ilmu Politik - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Pengantar Ilmu Politik Lengkap Jawaban

1. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkan kepada....
   a. Bawasda
   b. Bappeda
   c. Pemda
   d. DPRD
2. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
   a. Penggerak demonstrasi
   b. Penegak kebenaran
   c. Penyalur aspirasi masyarakat
   d. Penyerap dana masyarakat
3. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
   a. Kader
   b. Massa
   c. Nasionalis
   d. Religius
4. Di beberapa negara, parlemen merupakan lembaga yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini karena di negara-negara 
   a. Parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
   b. Parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
   c. Terdapat kerjasama yang erat antar lembaga kekuasaan
   d. Tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
5. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....
   a. Tradisional, nasionalis, dan informal
   b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
   c. Karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
   d. Legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal
6. Konsep sistem politik sering digunakan oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
   a. Analisa politik negara
   b. Klasifikasi negara
   c. Batas negara
   d. Memilih pemerintahan
7. Pendekatan institusionalisme baru melihat institusi politik sebagai....
   a. Aturan permainan
   b. Aktor politik
   c. Oganisasi politik
   d. Organisasi masyaraka
8. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
   a. Kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
   b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka 
   c. Kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
   d. Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan
9. Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara…. 
   1) Ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab 
   2) Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest 
   3) Lebih mengutamakan kebaikan bersama
   a. Jawaban 1 dan 2 benar
   b. Jawaban 1 dan 3 benar
   c. Jawaban 2 dan 3 benar
   d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
10. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena…. 
    1) Memiliki kemampuan mengatur diri sendiri 
    2) Berorientasi pada profit 
    3) Tidak tergantung pada pemerintah
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
11. Negara yang menganut sistem dua partai adalah…. 
    1) Amerika Serikat 
    2) Indonesia 
    3) Inggris
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
12. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan …. 
    1) Fungsional 
    2) Politik 
    3) Khusus
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
13. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain …. 
    1) Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa 
    2) Penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu 
    3) Koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
14. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
    a. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
    b. Para menteri bertanggungjawab kepada DPR
    c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
    d. Tanggung jawab politik berada di tangan presiden
15. Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
    a. Kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
    b. Kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
    c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
    d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
16. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada....
    a. Mahkamah Agung
    b. Presiden
    c. Rakyat
    d. DPD
17. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
    a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
    b. Titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
    c. Pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
    d. Biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
18. Menurut John Locke, badan pembuat undang-undang sebagai mekanisme pembahas kekuasaan raja adalah....
    a. Eksekutif
    b. Legislatif
    c. Yudikatif
    d. Federatif
19. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
    a. Welfare state
    b. Communism state
    c. Liberalism state
    d. Negara hukum klasik
20. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
    a. Amerika Serikat
    b. Perancis
    c. Inggris
    d. Uni Soviet
21. Wewenang badan eksekutif dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
    a. Grasi, abolisi, dan amnesti
    b. Input, konvensi, dan out put
    c. Informasi, penerangan, dan peperangan
    d. Agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti

Kunci Jawabannya Klik Disini